Langsung ke konten
Logo GPIB GPIB Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat

Berita Terbaru

Ketuk foto untuk membaca
  1. Gereja di Titik Balik: Transformasi…
  2. Berita Radio – Kamis, 12…
  3. Menjadi Pahlawan di Zaman Kemerdekaan
  4. Meriahkan HUT ke-78 GPIB dan…
  5. HUT ke-78 GPIB dan 331…
  6. Prihatin Lihat Kondisi Gereja Sion,…
  7. Dari Batu Pertama Menuju Kemandirian…
  8. GPIB Mupel Banten Gelar Diklat…
  9. Pesan HUT GPIB ke 78…
  10. Menteri Fadli Zon Dukung Kerjasama…
  11. Night Call GPIB Jumat 13…
  12. Ibadah Syukur dan Perayaan HUT…
Inspirasi

Gereja di Titik Balik: Transformasi Digital sebagai Jalan Membangun Gereja yang Adaptif, Resilien dan Relevan di Tengah Perkembangan Zaman

Gereja di Titik Balik: Transformasi Digital sebagai Jalan Membangun Gereja yang Adaptif, Resilien dan Relevan di Tengah Perkembangan Zaman

GPIB, Gorontalo – Transformasi digital bukan lagi sekadar pilihan teknologi, melainkan kebutuhan strategis bagi gereja untuk mempertahankan relevansi misi, memperkuat tata kelola kelembagaan, dan membangun persekutuan yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman.

Pesan tersebut mengemuka dalam penyampaian sebagai keynote speech dengan tema “Gereja di Titik Balik: Transformasi Digital dalam Membangun Gereja yang Adaptif, Resilien dan Relevan di tengah Perkembangan Zaman” oleh Max van Hayer, Praktisi Hukum serta Aktivis Gereja, Masyarakat dan Agama-Agama, dalam rangkaian Sidang Majelis Sinode Am II Gereja Protestan Indonesia (SMSA II GPI) di Gorontalo, Kamis (12/11).

Dalam pemaparannya, Max van Hayer menegaskan bahwa gereja sedang berada pada persimpangan sejarah. Perkembangan teknologi digital, perubahan karakter generasi, pola komunikasi, dan dinamika sosial menuntut gereja untuk tidak hanya mempertahankan warisan sejarah, tetapi juga memiliki keberanian memperbarui cara berpikir, bekerja, mengambil keputusan, dan menjalankan pelayanan.

Ia menekankan tiga alasan mendasar mengapa transformasi digital penting bagi gereja. Pertama, menjaga relevansi misi gereja agar mampu hadir dan melayani masyarakat di tengah perubahan ruang kehidupan, termasuk ruang digital. Kedua, memperkuat tata kelola dan ketahanan kelembagaan melalui integrasi data, transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat. Ketiga, memperkuat persekutuan dan solidaritas dengan menghubungkan potensi, sumber daya, serta kapasitas gereja-gereja yang memiliki latar belakang dan kondisi berbeda.

Untuk memperkuat argumentasinya, ia mengangkat sejumlah pemikiran filsuf, sosiolog, sejarawan, dan ahli manajemen. Émile Durkheim menjelaskan pentingnya solidaritas sosial sebagai kekuatan yang mengikat individu dalam suatu kesatuan. John Dewey melalui gagasan Common Interests menunjukkan bahwa kelompok dengan latar belakang berbeda dapat membangun kehidupan bersama melalui kepentingan dan tujuan yang saling terkait.

Sementara itu, Mancur Olson mengingatkan bahwa kepentingan bersama tidak otomatis melahirkan tindakan kolektif; diperlukan pembagian tanggung jawab, koordinasi, dan akuntabilitas. Jürgen Habermas menekankan pentingnya komunikasi dan dialog untuk membangun kesepahaman. Peter Drucker mengingatkan bahwa organisasi harus terus belajar dan berinovasi, sedangkan Reinhart Koselleck mengajarkan bahwa pengalaman sejarah harus menjadi landasan untuk membangun cakrawala masa depan.

Menghubungkan pemikiran tersebut dengan realitas GPI, Max van Hayer menegaskan bahwa dua belas Gereja Bagian Mandiri tidak harus kehilangan identitas, tradisi, maupun otonominya untuk membangun kekuatan bersama. Perbedaan justru dapat menjadi sumber kekuatan apabila dipersatukan oleh kepentingan, visi, dan tanggung jawab bersama.

Dalam kerangka itu, ia mendorong agar Sinode Am GPI berkembang sebagai Facilitative Hub, yakni simpul fasilitasi yang menghubungkan kebutuhan dan potensi gereja-gereja anggota, mengoordinasikan kerja sama, memperkuat kapasitas, serta menggerakkan solidaritas tanpa mengambil alih kemandirian masing-masing Gereja Bagian Mandiri.

Transformasi digital, menurutnya, harus menjadi instrumen untuk mengintegrasikan informasi, memperkuat kolaborasi, mengembangkan pelayanan, dan membangun ketahanan kelembagaan. Teknologi tidak boleh menggantikan hakikat gereja, relasi pastoral, maupun persekutuan iman, tetapi harus dimanfaatkan untuk memperluas daya jangkau dan efektivitas panggilan gerejawi.

Menutup pemaparannya, Max van Hayer menggarisbawahi bahwa sejarah memberi gereja identitas, tetapi masa depan menuntut keberanian untuk bertransformasi. Gereja tidak cukup hanya menjadi penjaga warisan masa lalu, melainkan harus menjadi pelaku perubahan yang mampu menghadirkan harapan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Gereja yang bersatu bukan sekadar besar karena jumlah anggotanya, tetapi kuat karena kesamaan iman, kepentingan, visi, dan tanggung jawabnya. Transformasi digital bukan untuk menggantikan hakikat gereja, melainkan memperkuat cara gereja bersaksi, melayani, berkolaborasi, dan membangun masa depan,” demikian salah satu pesan utama keynote speech tersebut.

Gagasan itu dirangkum dalam satu seruan strategis: Satu Persekutuan, Satu Kepentingan Bersama, dan Satu Tanggung Jawab Kolektif untuk Membangun Masa Depan GPI.

“Sejarah memberi gereja identitas, tetapi masa depan menuntut gereja memiliki keberanian untuk bertransformasi.”(mvh/lip)

Bagikan