Medan – Fungsionaris Majelis Sinode (FMS) XXII GPIB melakukan pertemuan dengan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada Senin (8/6/2026). Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban, menjadi momentum memperkuat sinergi antara gereja dan pemerintah dalam mendukung pembangunan masyarakat, pelestarian lingkungan, penanggulangan bencana, serta upaya memerangi penyalahgunaan narkoba.

Delegasi FMS dipimpin Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pdt. Ebser M. Lalenoh, didampingi Ketua I Pdt. Henry T. Tamaela, Ketua II Pdt. Semuel Karinda, Sekretaris I Pdt. Emmawati Baulle, Bendahara I Pnt. Gabby Manalu-Sadoek, Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Medan Pdt. Salmon Leatemia, serta Sekretaris Departemen Germasa Pdt. David Arthur Hukom.

Dalam awal perjumpaan, Pdt. Salmon Leatemia menegaskan komitmen GPIB untuk mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ia menyampaikan bahwa kedekatan fisik antara GPIB Immanuel Medan dan Kantor Gubernur menjadi simbol keinginan gereja untuk hadir sebagai mitra pemerintah dalam melayani masyarakat.

“Kami sangat ingin mendukung Pak Gubernur dalam setiap program-program visi dan misi. Jika Pak Gubernur berkenan, berikan saja arahan, kami akan membantu. Kami ingin agar program kami di gereja itu sejalan dengan program Pak Gubernur untuk Sumatera Utara.”

Menghidupkan Kembali Nilai Heritage dan Toleransi

Ketua II Majelis Sinode GPIB, Pdt. Semuel Karinda, menyoroti nilai sejarah dan warisan budaya yang dimiliki GPIB Immanuel Medan yang berdiri berdampingan dengan kompleks pemerintahan sejak masa kolonial. Menurutnya, hubungan historis antara gereja dan pusat pemerintahan tersebut dapat menjadi modal penting untuk memperkuat kerja sama yang lebih strategis di masa depan.

Ia juga menekankan pentingnya membangun simbol toleransi di Kota Medan melalui keberadaan rumah-rumah ibadah yang berdampingan dengan pusat pemerintahan.

“Paling tidak akan Kota Medan kota toleransi itu hadir, dengan simbol dua gereja mengapit kantor gubernur. Dua agama besar mengapit pemerintahan sehingga memberikan warna religius.”

GPIB Kembangkan Program Gereja Tangguh Bencana

Sementara itu, Ketua I Majelis Sinode GPIB, Pdt. Henry T. Tamaela, memaparkan berbagai program pelayanan kesaksian yang telah dilakukan GPIB, khususnya dalam rangka Bulan Pelayanan dan Kesaksian (Pelkes) Tahun 2026 di wilayah Tapanuli Tengah dan Sibolga.

Berbagai kegiatan yang dilakukan meliputi penanaman ratusan pohon buah di kawasan lereng Sipange Tengah, pelayanan pasca-trauma bagi anak-anak, hingga pembentukan kepengurusan Gereja Tangguh Bencana.

“Bidang kami difokuskan adalah kami mencanangkan GPIB Tangguh Bencana yang akan mulai awal tahun ini. Ini sejalan dengan program BNPB Rumah Ibadah Tangguh Bencana.”

Program tersebut diharapkan dapat diterapkan di seluruh 357 jemaat GPIB yang tersebar dari Sabang hingga Sulawesi Tenggara, baik dalam aspek pencegahan, penanganan maupun pemulihan pascabencana.

Gubernur Apresiasi Peran Gereja

Menanggapi paparan tersebut, Gubernur Bobby Nasution menyampaikan apresiasinya atas kehadiran dan komitmen GPIB dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, rumah ibadah memiliki peran strategis sebagai penggerak masyarakat yang mampu menyampaikan pesan-pesan positif secara konsisten, bahkan ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah mengalami pasang surut.

“Rumah ibadah ini menjadi salah satu penggerak utama. Yang paling konsisten bisa membawa masukan atau yang selalu bisa didengarkan oleh masyarakat kita adalah dari tokoh-tokoh agama atau dari rumah-rumah ibadah.”

Gubernur juga mengapresiasi perhatian GPIB terhadap isu lingkungan hidup. Ia mengingatkan bahwa menjaga lingkungan tidak selalu harus dimulai dari tindakan besar, tetapi dapat diwujudkan melalui kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

“Tidak membuang sampah, tetap menjaga lingkungan yang bersih, itu sebenarnya sudah bagian besar dari upaya menjaga lingkungan itu sendiri.”

Selain menjaga hutan, Bobby menilai perlindungan sungai dan pengelolaan sampah harus menjadi perhatian bersama, mengingat Sumatera Utara memiliki banyak daerah aliran sungai yang menghadapi berbagai persoalan lingkungan.

Narkoba Jadi Keprihatinan Bersama

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengangkat persoalan penyalahgunaan narkoba yang masih menjadi tantangan serius di Sumatera Utara. Ia mengungkapkan bahwa provinsi tersebut masih berada pada peringkat tertinggi secara nasional dalam prevalensi penyalahgunaan narkoba.

“Kalau kata BNN, dari 10 orang yang nongkrong, satu sudah pasti narkoba. Ini satu angka yang sampai dengan hari ini masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama.”

Karena itu, Bobby mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk gereja dan para tokoh agama, untuk secara aktif menyuarakan bahaya narkoba dalam pelayanan dan pembinaan umat.

“Kalau bisa gereja yang ada di bawah GPIB ini serentak juga bicara tentang narkoba, bahayanya terhadap diri ataupun dosa-dosanya.”

GPIB Siap Mendukung Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Merespons masukan tersebut, Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pdt. Ebser M. Lalenoh, menyatakan bahwa GPIB akan menindaklanjutinya melalui surat gembala yang akan diedarkan kepada seluruh jemaat di Indonesia.

Surat tersebut akan memuat ajakan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, pengelolaan sampah, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba.

“Yang akan menjadi pesan bagi kami, dan kami akan mengeluarkan surat gembala untuk seluruh jemaat GPIB, menyangkut lingkungan tadi, menyangkut sampah, segala macam.”

Ia juga mengakui bahwa persoalan narkoba telah menjadi keprihatinan gereja dan membutuhkan respons pastoral yang lebih serius.

“Ini keprihatinan kami juga bagi gereja. Keprihatinan gereja yang harus kami respon cepat, dengan membuat maklumat untuk semua pendeta-pendeta di lapangan melakukan pembinaan pada jemaat.”

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut ditutup dengan foto bersama antara jajaran Fungsionaris Majelis Sinode GPIB dan Gubernur Sumatera Utara.

Melalui dialog yang terbuka dan konstruktif itu, gereja dan pemerintah menunjukkan komitmen bersama untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari penguatan toleransi, pelestarian lingkungan, kesiapsiagaan bencana, hingga penyelamatan generasi bangsa dari ancaman narkoba.at